Beranda
mhnews.id.- Niatnya, tunjangan profesi guru (TPG) akan diberikan kepada sebanyak-banyaknya kaum pendidi tersebut sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada era Anies Baswedan pun mengajukan anggaran gila-gilaan kepada Kementerian Keuangan.
Sebagai Bendahara Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lalu mentransfer dana sejumlah yang diajukan Anies Baswedan saat menjadi Menteri, pada tahun 2016.
Namun sayangnya target sertifikasi bagi guru sebagai penerima tunjangan itu tidak tercapai. Akibatnya, ada kelebihan anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) era Anis Baswedan yang nilainya luar biasa besarnya mencapai Rp 23,3 triliun.
Dalam perbincangan di media sosial, salah satunya disebarkan oleh akun Twitter @sutanmangara baru-baru ini, dikatakan kelebihan anggaran itu disebabkan oleh kesalahan Kemenkeu yang mentransfer kebanyakan untuk membayar tunjangan guru.
Melansir cnnindonesia, menanggapi cuitan Twitter @sutanmanggara itu Kemenkeu menyatakan informasi tersebut salah dan tidak sesuai fakta. Hal ini disampaikan langsung oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo lewat akun Twitter @prastow.
Menurutnya, kelebihan anggaran itu disebabkan oleh target sertifikasi guru yang disampaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ke Kemenkeu tak mencapai target. Padahal, bendahara negara mengalokasikan anggaran berdasarkan data Kemendikbud.
“Nah di tahun 2016, hasil rekonsiliasi menemukan bahwa target jumlah guru bersertifikasi tidak tercapai sebagaimana data yang disampaikan Kemendikbud sebelumnya, sehingga anggaran TPG ternyata berlebih alias over-budget sebesar Rp23,3 triliun,” ujar Yustinus seperti dikutip Selasa (8/11).
Imbas target sertifikasi guru yang tidak tercapai, maka Kemendikbud menyurati Kemenkeu bahwa ada kelebihan anggaran yang ditransfer ke pemerintah daerah untuk pembayaran TPG.
Dengan kondisi tersebut, maka Kemenkeu menyampaikan kepada pemda bahwa akan mengurangi anggaran dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar Rp23,3 triliun. Lalu, kelebihan anggaran tersebut kembali dimasukkan ke APBN.
“Jadi jelas Kemenkeu tak akan membiarkan setiap rupiah anggaran diselewengkan apalagi dijadikan ‘bancakan’. Mari bersama pastikan APBN kita selalu transparan dan akuntabel,” jelas Yustinus.
Adapun TPG diberikan pemerintah sebagai bentuk penghargaan atas profesionalitasnya. Tunjangan itu diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
Dalam hal ini, TPG diberikan sebesar satu kali gaji pokok tiap bulan untuk guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan.
Adapun data jumlah guru yang bersertifikasi (berhak atas TPG) diperoleh Kemenkeu dari Kemendikbud. Berdasarkan data tersebut, Kemenkeu menyiapkan alokasi anggarannya dalam APBN dan mengalokasikannya melalui DAK nonfisik kepada pemda untuk dibayarkan ke masing-masing guru.
Sebelumnya, terkait dengan kelebihan anggaran ini disampaikan Anies Baswedan pada 2016. Bahkan pernyataan mengenai kelebihan anggaran tunjangan guru ini diunggah dalam kanal YouTube resminya.
“Jadi bukan kami yang kelebihan, tapi Kementerian Keuangan mentransfer kelebihan. Pihak Kemdikbud mengingatkan, dengan mengirimkan surat,” ujar Anies dalam tayangan itu.
Penulis: Wawan Idris
