MHNEWS.ID.- Bagi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bekerja harus selalu terukur, terencana, dan menggunakan data yang valid agar hasil yang diraih lebih maksimal.

Seperti dalam rencana dan strategi pengurangan angka kemiskinan, Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk menekan dalam waktu tiga tahun ke depan.

Dalam upaya mencapai target tersebut, mantan Anggota DPR RI dan Bupati Purwakarta dua periode ini telah menyiapkan sejumlah strategi pembangunan.

Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa saat ini jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mencapai 3,65 juta orang.

Angka ini menunjukkan penurunan sekitar 0,06 persen dibandingkan dengan September 2024, yang mencatatkan jumlah penduduk miskin sebanyak 3,67 juta orang berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar.

Dedi menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar telah melaksanakan strategi gubernur dalam lima tahun untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

Pada dua tahun pertama, fokus utama Pemprov Jabar adalah penyelesaian infrastruktur dasar seperti jalan, pendidikan, dan layanan kesehatan.

“Dari infrastruktur yang sudah membaik, kami berharap terjadi pertumbuhan ekonomi melalui pergerakan barang dan orang,” ucap Dedi sebagaimana ditulis Kompas.com, Jumat (25/7/2025).

Selanjutnya, pada periode 2027-2029, pembangunan akan difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sejumlah program pelatihan telah disiapkan, dan masyarakat akan diberikan akses permodalan serta kemudahan perbankan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

“Pengembangan kawasan strategis seperti Bodebekpunjur, Cekungan Bandung, dan Rebana di Jawa Barat Selatan menjadi prioritas sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional,” ujarnya.

“Hal ini diharapkan dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja seluas mungkin,” tambahnya.

Di sektor investasi, Pemprov Jabar sedang menghapus praktik percaloan tenaga kerja dengan menerapkan sistem digitalisasi, sebagai bagian dari upaya memberikan rasa aman bagi para investor.

Dedi juga memastikan bahwa perbaikan infrastruktur di kawasan industri dan pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) secara terpadu merupakan bagian dari upaya tersebut.

“Kami sedang mengupayakan beberapa wilayah di Jawa Barat menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),” ungkapnya.

“Hal ini akan memberikan berbagai insentif, seperti pengurangan atau penghapusan pajak serta kemudahan perizinan bagi investor,” pungkasnya.

Penulis: Wawan Idris