Beranda
mhnews.id.- Ratusan ribu petani Kabupaten Indramayu, Jawa Barat sebenarnya sudah memiliki Kartu Tani, namun selama ini tidak dipergunakan untuk kepentingan menebus atau membeli pupuk bersubsidi karena belum menjadi syarat mutlak.
“Walau pun memiliki Kartu Tani akan tetapi selama ini tidak digunakan. Untuk keperluan menebus pupuk bersubsidi para petani menggunakan KTP atau KK,” ungkap Dalam, anggota DPRD Indramayu saat dikonformasi mhnews.id, Selasa (15/11).
Dijelaskan Dalam, berdasarkan data dari Bank Mandiri selaku pelaksana implementasi Kartu Tani, tercatat ada 126.712 Kartu Tani yang sudah didistribusikan di Kabupaten Indramayu. Sedangkan yang belum didistribusikan, ada 33.702 Kartu Tani.
Namun, dari jumlah petani yang sudah memperoleh Kartu Tani, baru lima persen saja yang menggunakannya untuk menebus pupuk subsidi. Selebihnya, para petani menebus pupuk bersubsidi dengan menggunakan KTP dan KK.
Dalam mengungkapkan, banyaknya petani yang sudah memiliki Kartu Tani tapi tidak menggunakan kartu tersebut dikarenakan adanya kemudahan bagi mereka untuk menebus pupuk bersubsidi, dengan membawa KTP dan kartu keluarga.
‘’Jadi asal menyerahkan KTP dan KK, mereka bisa mendapat pupuk subsidi. Tapi untuk tahun 2023 hal ini tidak bisa lagi. Petani yang dapat menebus pupuk bersubsidi hanya yang memiliki Kartu Tani. Sedangkan KTP dan KK sudah tidak bisa digunakan lagi,’’ cetus Dalam.
Penyebab lain banyaknya petani yang belum menggunakan Kartu Tani, dikarenakan tidak semua kios pupuk memiliki mesin EDC (mesin gesek kartu). Padahal semestinya, setiap kios pupuk harus menyediakan mesin EDC. ‘’Gimana mau menggesek kartu, mesinnya saja tidak ada,” katanya.
Dalam menegaskan, Dinas Pertanian harusnya segera mendata para petani yang belum memiliki Kartu Tani. Juga kios yang menjual pupuk bersubsidi harus melengkapi diri dengan mesin gesek Kartu Tani (ADC). Kedua hal penting ini harus segera diselesaikan karena waktunya sudah mepet.
“Dinas Pertanian harus gerak cepat untuk menyelamatkan para petani dan produksi padi. Para petani tahun depan sudah harus memiliki Kartu Tani. Tapi waktunya memang sudah mepet, kurang dari dua bulan lagi,’’ tutur Dalam.
Sementara Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin mengaku sangat prihatin dengan kondisi petani dan pertanian Indramayu. “Ini sangat ironi. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kebanggaan Kabupaten Indramayu sebagai daerah lumbung padi nasional,” tuturnya.
Penulis : Iir Sairoh
Editor : Wawan Idris
