MHNEWS.id.- Usulan biaya haji tahun 2024 yang diajukan pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp 105 juta ditolak Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR-RI.

Ketua Panitia Kerja Komisi VIII DPR, Abdul Wachid mengatakan, pihaknya menolak usulan pemerintah namun menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2024 sebesar Rp 93,4 juta.

Biaya haji 2024 yang disepakati tersebut menurun dibandingkan yang diusulkan pemerintah, yakni Rp 105 juta. Meski biaya haji 2024 turun, Abdul berharap kualitas pelayanan haji tidak menurun pula.

Hal tersebut Abdul sampaikan dalam rapat kerja bersama Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag hingga Dirut Garuda Indonesia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/11/2023) malam.

“Terkait dengan pengajuan dari pemerintah Rp 105 juta menjadi Rp 93,410 (juta), kami mohon ini tidak lepas, tidak mengurangi adalah pelayanan, tidak mengurangi terkait dengan ramah lansia, ini catatan-catatan,” ujar Abdul.

Abdul menyampaikan, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 yang sudah dilaksanakan kemarin sangat tidak ramah terhadap orang yang sudah lanjut usia (lansia). Dia menegaskan, kekurangan-kekurangan seperti itu jangan sampai terulang lagi.

“Yang selanjutnya kaitannya dengan pemondokan, saya mohon untuk kualitasnya, saya mohon juga tidak jauh dari yang kemarin. Saya lihat angka-angka yang diberikan, harga yang disampakan pada kami saya kira kalau kami hitung rata-rata masih sesuai dengan yang kita putuskan,” tutur dia.

“Katering juga sama. Saya mohon untuk kualitasnya harus lebih baik. Karena kemarin 15 real dua kali, 8,50 real satu kali kualitasnya seperti itu. Ini kita putuskan 15 real ya dua kali 10 real, satu kali 10 real, ini harus kualitasnya lebih baik,” kata Abdul.

Abdul juga meminta kepada pemerintah untuk tidak menggunakan jasa syarikhah dari Arab Saudi yang wanprestasi. Sebab, kata dia, banyak masalah yang terjadi di penyelenggaraan haji tahun 2023.

“Terutama catatan kami adalah yang di Mina, yaitu terjadi kamar kecil yang tidak ada air. Itu harus ada koreksi, termasuk pelayanan kesehatan di Mina juga perlu ada peningkatan,” ujar Abdul.

“Saya lihat kemarin, lihat secara langsung pada waktu kejadian di Mina itu banyak kamar kecil yang tidak bisa dipakai atau hanya separuh yang bisa terpakai. Saya kasihan antrean ibu-ibu yang panjang,” imbuhnya.

Penulis: Wawan Idris