MHNEWS.ID.- Paham keagamaan eksklusif yang intoleran, perizinan rumah ibadah, dan minimnya ruang silaturahmi lintas agama berpotensi munculnya konflik di masyarakat.

Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin mengatakan hal itu saat memimpin rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para tokoh agama di Hotel Grand Trisula, Kamis (7/8/2025).

Diungkapkan Wabup Syaefudin, potensi konflik lainnya yang harus menjadi perhatian bersama adalah perbedaan tafsir ibadah dan penyebaran hoaks serta isu SARA di media sosial.

“Forkopimda dan tokoh agama menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi, komunikasi, dan komitmen bersama dalam menjaga kerukunan lintas agama serta membahas isu-isu aktual yang tengah berkembang di masyarakat,” ujarnya.

Syaefudin menekankan pentingnya forum tersebut sebagai wadah untuk menyamakan persepsi dan mencari solusi berbagai tantangan yang dihadapi daerah, mulai dari isu ideologi, politik, ekonomi, hingga sosial budaya.

“Kita harus bersama-sama menjaga kondusivitas daerah dan membangun kesadaran kolektif,” ujar mantan Ketua DPRD Kabupaten Indramayu tersebut.

“Dan memperkuat komitmen untuk membawa Indramayu menjadi daerah yang religius, aman, nyaman, dan gotong royong sesuai visi Indramayu REANG,” sambungnya.

Wabup juga menegaskan bahwa menjaga harmoni sosial bukan hanya tugas pemerintah, melainkan memerlukan kolaborasi aktif seluruh elemen masyarakat, terutama tokoh agama.

Penulis : Daniswara
Editor  : Wawan Idris