MHNEWS.ID.- Pemerintah Kabupaten Indramayu, berkomitmen menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang dan selama Ramadan hingga Idul Fitri 1447 Hijriah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Indramayu Syaefudin usai mengikuti Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) secara daring dari Indramayu Command Center (ICC), Kamis (19/02/26).

Rakor yang diselenggarakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Barat itu, bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Terutama dalam mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menghadapi momentum Ramadan dan Idul Fitri,” ujar Wabup Syaefudin sebagaimana dikutip Diskominfo.

Wabup Syaefudin menegaskan pihaknya akan memperkuat langkah konkret pengendalian inflasi melalui Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, serta inspeksi mendadak (Sidak) ke pasar tradisional dan distributor.

“Kami akan memastikan stok aman, distribusi lancar, serta tidak ada praktik penimbunan yang merugikan masyarakat. Stabilitas harga dan ketersediaan pangan menjadi prioritas selama Ramadan dan Idul Fitri,” tegasnya.

Pemkab Indramayu melalui TPID Kabupaten akan melakukan pemantauan harga secara rutin serta memperkuat koordinasi dengan Bulog, Forkopimda, dan pelaku usaha guna menjaga daya beli masyarakat tetap stabil.

Rakor dibuka Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, selaku Ketua TPID Provinsi Jawa Barat.

Dalam arahan nya, Erwan menyampaikan bahwa periode Ramadan dan Idul Fitri selalu diiringi peningkatan permintaan masyarakat terhadap bahan pangan dan kebutuhan pokok.

“Periode Ramadan dan Idul Fitri selalu diiringi peningkatan permintaan masyarakat terhadap bahan pangan dan kebutuhan pokok,” ujarnya.

“Terlebih saat ini adanya program makan bergizi gratis turut meningkatkan permintaan komoditas pangan seiring beroperasinya beberapa SPPG di Jawa Barat,” tambahnya.

Kondisi ini, lanjut Erwan, apabila tidak diantisipasi dengan baik berpotensi menimbulkan tekanan inflasi, baik dari sisi permintaan maupun pasokan dan distribusi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Januari 2026, Provinsi Jawa Barat mencatatkan deflasi sebesar 0,09 persen secara bulanan. Namun secara tahunan (year on year), inflasi Jawa Barat masih tercatat sebesar 3,24 persen.

Penulis: Wawan Idris