MHNEWS.id.- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres jelas-jelas telah berkekuatan hukum tetap.

Hal itu dikatakan Habiburokhman menanggapi adanya gugatan dari salah seorang warga terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penggugat KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dengan meloloskan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

“Gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) janggal. Ya itu gugatan yang janggal dan sangat kental nuansa politisnya,” ujar Habiburokhman saat dimintai konfirmasi, Selasa (31/10/2023).

Ia menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres jelas-jelas telah berkekuatan hukum tetap. Ia pun menilai bahwa tidak ada yang salah dari putusan MK, yang kemudian dilaksanakan oleh KPU.

“Justru KPU melakukan pelanggaran hukum kalau tidak melaksanakan putusan MK tersebut,” tegasnya.

Sebelumnya, Seorang warga negara bernama Brian Demas Wicaksono menggugat KPU RI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada Senin (30/10/2023) atas dugaan perbuatan melawan hukum (PMH).

Ia menilai, KPU RI tidak seharusnya menerima berkas pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (25/10/2023) sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres).

Pasalnya, Gibran masih 36 tahun, sedangkan Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Pilpres mengatur bahwa usia minimum capres-cawapres 40 tahun.

Demas menegaskan, peraturan itu masih berlaku mengikat dan belum berubah, kendati ada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan itu membatalkan Pasal 169 huruf q UU Pemilu terkait syarat usia minimum capres-cawapres 40 tahun yang menjadi aturan dalam Peraturan KPU, namun putusan itu tidak membatalkan pasal di dalam Peraturan KPU itu sendiri.

“Sudah seharusnya dalam melakukan seluruh perbuatan hukum dalam berbagai tahapan pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, KPU RI wajib tunduk dan patuh pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023,” jelas Demas dalam keterangannya, Senin (31/10/2023).

Penulis: Wawan Idris