Perorangan dan/atau pihak-pihak yang sudah merasa enak di zona nyaman Kurikulum 2013, wajar jika merasa terganggu dengan hadirnya Kurikulum Merdeka. Namun, mampukah mereka yang berada di zona nyaman ini menolak kehendak pemerintah untuk memberlakukan Kurikulum Merdeka? Jawabannya bisa menjadi perdebatan tersendiri. Namun tempat dan waktu perdebatannya bukan di sini.
Mengapa Kurikulum Merdeka?
Ketidaksanggupan Kurikulum 2013 untuk melayani kebutuhan para peserta didik (siswa/i) dan kebutuhan pendidik (guru) sebagai akibat (salah satu diantaranya) pandemi Covid-19 menjadi salah satu dasar alasan mengapa Kurikulum 2013 harus diubah untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di masyarakat Indonesia, yang memang sudah mengalami perubahan.
Terdapat semacam kegundahan dan disikapi secara realistis berwujud dikeluarkannya regulasi baru, telah terjadi di level kementerian sampai lahirnya 4 (empat) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek).
Keempat regulasi tersebut yaitu Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 (tentang Standar Kompetensi Lulusan pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah), Nomor 7 Tahun 2022 (tentang Standar Isi pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah), Nomor 16 Tahun 2022 (tentang Standar Proses pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah), dan Nomor 21 Tahun 2022 (tentang Standar Penilaian pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah).
