MHNEWS.ID.- Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan menyindir Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, karena jarang ke kantor, Gedung Sate.
Sekda Herman Suryatman juga bahkan dinilai Wagub Erwan jarang hadir dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat.
Sindiran tersebut disampaikan Erwan saat menghadiri rapat paripurna di DPRD Jawa Barat, Kamis (19/6/2025), yang membahas pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Awalnya, anggota Fraksi PDIP DPRD Jabar, Pipik Taufik Ismail, mempertanyakan utang Provinsi Jawa Barat kepada BPJS yang mencapai Rp 300 miliar.
Pipik meminta agar Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan penjelasan atas permasalahan tersebut.
“Ini kasusnya di 2024, maka kami fraksi PDIP ingin meminta ketua TAPD untuk memberi penjelasan terkait utang BPJS Rp300 miliar. Ini mengganggu keuangan BPJS di beberapa daerah di Jabar,” kata Pipik.
Wagub Erwan: “Tanyakan Saja, Ka Mana Wae Sekda?”
Pertanyaan tersebut ditanggapi Wakil Ketua DPRD Jabar sekaligus pimpinan sidang, M.Q. Iswara, yang menyebut utang itu akan direalisasikan pada perubahan anggaran tahun ini.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini juga mempersilakan Wakil Gubernur memberikan tanggapan.
Erwan pun menjawab bahwa dirinya maupun Gubernur Jabar saat ini belum menjabat pada tahun anggaran 2024. Oleh karena itu, menurutnya, penjelasan ideal seharusnya disampaikan oleh Sekda selaku Ketua TAPD.
“Karena saya dan Gubernur pada tahun 2024 belum menjabat, supaya lebih real (nyata), tadi seperti disampaikan anggota Fraksi PDIP,” ujar Erwan.
Namun di luar substansi jawaban, Erwan kemudian menyinggung ketidakhadiran Sekda di forum resmi legislatif.
“Sekalian tanyakeun, ‘Ka mana wae Sekda?’ Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah saudara Sekda hadir. Dan sekarang pun di kantor gak pernah ada. Coba tanyakan, yang terhormat anggota DPRD,” ucap Erwan disambut riuh hadirin.
DPRD: Urusan internal eksekutif
Menanggapi pernyataan tersebut, pimpinan sidang M.Q Iswara menyatakan bahwa persoalan ketidakhadiran Sekda adalah bagian dari urusan internal eksekutif.
“Masalah yang disampaikan Wakil Gubernur tadi biarlah menjadi masalah internal eksekutif. Kita jaga rumah kita masing-masing,” kata Iswara, sebagaimana ditulis Kompas.com.
Ia menegaskan bahwa Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda adalah satu kesatuan dalam pemerintahan daerah.
Penulis: Wawan Idris
