Hal ini tentu akan berlainan dengan program membangun jalan tol atau jembatan. Masalahnya, mengapa para Kepala Daerah lebih tertarik untuk mengalokasikan anggaran daerah mereka ke sektor fisik ketimbang Penyuluhan Pertanian?
Disinilah akar masalah yang perlu dipecahkan. Mengajak para Kepala Daerah untuk mencintai pertanian, khususnya yang berkaitan dengan Penyuluhan Pertanian, tentu membutuhkan proses yang cukup panjang.
Mari kita tengok pengalaman yang ada selama ini. Sebelum lahirnya Perpres 35/2022, kepedulian terhadap Penyuluhan Pertanian bisa dikatakan lemah. Setelah adanya Perpres 35/2022, apakah kepeduliannya akan meningkat?
Secara birokrasi Pemerintahan, jika Kepala Negara telah bersuara tentang betapa pentingnya fungsi Penyuluhan Pertanian diperkuat, mestinya para Kepala Daerah ikut secara nyata memperkokoh fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah masing-masing.
