“Masyarakat meminta pemerintah daerah memiliki langkah konkret untuk menjamin ketersediaan pupuk, sehingga tepat jenis pupuk yang dibutuhkan, harga terjangkau, tepat jumlah dan tepat waktu pendistribusian pupuk saat dibutuhkan petani,” kata Uun Roenah.
Anggota Fraksi PKB, Akhmad Mujani Nur, menyampaikan antara lain tentang bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran dan disalahgunakan.
Pihaknya juga menyampaikan aspirasi tentang pendidikan madrasah, pembangunan infrastrukturnya, dan bantuan dana insentif yang direalisasikan dipertanyakan.
“Hal lainnya tentang pembuatan Perbup sebagai turunan Perda Pondok Pesantren yang telah disahkan. Itu sangat penting untuk memastikan implementasi Perda tersebut berjalan efektif dan efisien,” kata Mujani.