MHNEWS.ID.- Wakil Kepala Polres (Wakapolres) Indramayu, Kompol Meilawaty menegaskan pemberantasan premanisme dan pungli diperlukan kolaborasi yang solid.
Hal tersebut dikatakan Kompol Meilawaty saat rapat kerja UPP tahun 2025 di Posko Unit Pemberantasan Pengutan Liar Kabupaten Indramayu, Selasa (27/5/2025).
Kompol Meilawaty yang juga sebagai Ketua Pelaksana UPP Kabupaten Indramayu menekankan pentingnya koordinasi yang solid antar lembaga.
“Kita harus genjot pemberantasan premanisme dan pungli ini dengan kolaborasi yang erat bersama Polri. Dari Polri, kita akan terus mengedepankan operasi sapu bersih pungli ini,” tegasnya.
Mengutip Dinas Kominfo Indramayu, selain itu Meilawaty juga menyoroti strategi edukasi anti-premanisme yang akan digalakkan.
“Kita akan manfaatkan berbagai media, mulai dari stiker hingga media sosial, untuk menyebarkan pesan anti-premanisme kepada masyarakat,” ujarnya.
“Tak hanya itu, spanduk anti-pungli juga akan dipasang di berbagai titik strategis seperti pintu masuk sekolah, area masuk kerja, dan lokasi parkir liar,” tambahnya.
Sementara itu, AKP Sunaryo, S.H., selaku Kepala Posko UPP Saber Pungli, mengungkapkan adanya laporan terkait dugaan kenaikan tarif pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Ada aduan PTSL, di mana tarif yang ditentukan oleh negara ternyata terjadi kenaikan. Ini akan menjadi perhatian serius bagi kami,” ujar Sunaryo.
Menyikapi hal tersebut, UPP Kabupaten Indramayu juga berencana untuk mengadakan sosialisasi terkait pungutan liar yang kerap terjadi dalam proses masuk perusahaan.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai praktik pungli serta dampaknya.
Rapat kerja ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Indramayu bersama jajaran kepolisian untuk menciptakan lingkungan bebas pungli demi terciptanya pelayanan publik yang bersih dan transparan.
Penulis: Wawan Idris
