MHNEWS.ID.- Ketua Komisi II DPRD Indramayu, Imron Rosadi, menyatakan akan mendalami data mengenai utang trilunan rupiah yang melilit petani.
Komisi II dikatakan Imron akan mengundang Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Indramayu.
“Insya Allah hari Rabu besok nanti kita akan undang. Secara pribadi belum tahu pasti kebenaran utang petani yang tembus Rp 1,4 triliun,” ungkapnya.
Namun, ia tidak menampik petani memang memiliki utang untuk modal tanam dan biaya operasional, dengan jumlah bervariasi sesuai luas lahan garapan.
“Kalau namanya utang, petani pasti juga punya. Utang mereka diduga untuk menggarap lahan sewa dan biaya bercocok tanam,” ujarnya.
Jika terjadi gagal panen, modal pinjaman itu berpotensi tidak bisa dilunasi. Untuk memastikan data tersebut, DPRD akan menggali keterangan dari BPS dan DKPP sebelum mencari solusi bersama.
“Nanti insya Allah hari Rabu kita rapatkan lagi dengan mengundang BPS dan DKPP,” ujar Imron.
Diketahui, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam (IAI) Pangeran Dharma Kusuma membongkar nasib memprihatinkan yang dialami petani di Indramayu.
Ya! Petani Indramayu ternyata tidak sedang baik-baik saja. Betapa tidak, para petani memiliki utang mencapai Rp 1,4 triliun di bank umum.
Data itu mereka temukan dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) bertajuk “Kabupaten Indramayu dalam Angka 2025.”
Tercatat, sektor pertanian, perburuhan, dan kehutanan memiliki utang pada bank umum sebesar Rp 1.493.558.170.494 pada tahun 2023.
“Di setiap nasi yang terhidang di meja makan rakyat Indonesia, ada kerja petani yang utangnya mencapai triliunan rupiah,” ujar Ketua DEMA IAI Pangeran Dharma Kusuma, Akmal Maulana, Senin (15/9/2025).
”Kami mempertanyakan kinerja pemerintah. Jangan hanya berbicara soal swasembada pangan, tapi juga harus fokus pada kesejahteraan petani,” tuntutnya.
Penulis: Wawan Idris
