MHNEWS.id.- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu konsisten melakukan berbagai aksi konvergensi penurunan stunting, salah satunya menggelar Rembuk Stunting Tahun 2023.

Pelaksanaan Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten sendiri merupakan aksi ke 3 dari 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting sebagai implementasi dari PP No 72 tahun 2021.

Bertempat di Ruang Ki Tinggil Setda Kabupaten Indramayu, Senin (31/7/2023), rembuk stunting dipimpin oleh Bupati, Nina Agustina yang diwakili Pj. Sekda Aep Surahman dan turut dihadiri Forkopimda, Kepala OPD, Camat, serta Kuwu di lingkungan Pemkab Indramayu.

Dalam sambutannya, Pj. Sekda Kabupaten Indramayu, Aep Surahman menyampaikan, program percepatan penurunan stunting harus dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas.

Strategi tersebut dilakukan melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya.

Dengan demikian, program penurunan stunting tersebut menjadi program prioritas Pemkab Indramayu saat ini.

“Stunting ini harus ditangani dan melibatkan berbagai pihak. Prevalensi stunting di kita fluktuatif sempat mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2021, namun dari hasil survei SSGI tahun 2022, kasus stunting di Kabupaten Indramayu mengalami kenaikan,” ungkapnya.

Aep menjelaskan, melalui rembuk stunting dipaparkan mengenai hasil dari analisis situasi yang ada saat ini serta rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting sehingga upaya yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Saat ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemkab Indramayu dalam melakukan intervensi terhadap penurunan stunting seperti program Orang Tua Anak Asuh Stunting (OTAAS).

“Kunjungan dan pemantauan secara berkala terhadap balita stunting, konseling dan penyuluhan tentang sanitasi dan masalah gizi serta Intervensi stunting melalui berbagai inovasi Puskesmas,” tambah Aep.

Selain itu, pemantauan seluruh ibu hamil (bumil) dan pemberian makanan tambahan bagi bumil risiko dan rujukan bumil risiko, pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita secara rutin beserta dengan status imunisasinya juga dilaksanakan oleh Pemkab Indramayu melibatkan tenaga kesehatan dan kader Posyandu untuk menekan kasus stunting.

“Berbagai upaya terus kami galakan dalam menekan kasus stunting di Kabupaten Indramayu dan untuk tahun 2024, terdapat 20 desa yang menjadi lokus penanganan stunting” jelasnya.

Penulis  : Daniswara
Editor    : Wawan Idris