MHNEWS.ID.- Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) telah meloloskan lima nama calon Direksi PT Bumi Wiralodra Indramayu (BWI) (Perseroda) masa bakti 2025-2030.

Ada lima nama yang dinyatakan lolos selesksi. Nama kelima kandidat yang telah beredar di publik yaitu Robani Hendra Permana, S.T., Hidayah, S.E., M.M., A.kt, Ir. Sri Sujatmoko Hermawan, Syamsul Bahri Siregar, dan Dulmukmin, S.E., M.M..

Secara resmi lima kandidat itu pun telah diumumkan oleh Panitia Seleksi Calon Direksi PT Bumi Wiralodra Indramayu (Perseroda) tertanggal 9 Mei 2025.

Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Indramayu pun merespon hasil UKK tersebut. PMII merasa kecewa dan prihatin atas hasil UKK tersebut.

“Kami menyampaikan rasa kekecewaan dan keprihatinan yang mendalam terhadap hasil UKK yang telah meloloskan lima nama calon Direksi PT BWI (Perseroda) masa bakti 2025-2030,” Wakil Ketua II PC PMII Kabupaten Indramayu Ahmad Fikri.

Ahmad Fikri mengatakan bahwa kelima nama yang muncul dinilai mempertegas dugaan awal adanya praktik politik patronase dan kooptasi elit dalam proses seleksi.

“Sejak awal kami sudah mengingatkan bahwa proses ini rawan dimanipulasi oleh kekuatan oligarki lokal,” kata Ahmad Fikri, kepada MHNEWS.ID, Minggu (11/5/2025).

“Fakta bahwa seluruh nama yang lolos memiliki keterkaitan dengan lingkar kekuasaan membuktikan bahwa seleksi ini bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk mengamankan kepentingan politik,” tegasnya.

Fikri menilai seleksi tersebut telah kehilangan integritas publik karena tidak mencerminkan semangat keterbukaan dan akuntabilitas sebagaimana seharusnya.

Proses UKK dinilai hanya menjadi legitimasi formal untuk mengukuhkan aktor-aktor yang secara politik sudah disiapkan sebelumnya.

“Ini bukan hanya soal siapa yang lolos, tapi bagaimana prosesnya sudah diseting untuk mengarah pada hasil tertentu,” ungkapnya.

“Tidak ada transparansi publik terkait rekam jejak, metode penilaian, hingga kriteria kelolosan. Ini jelas bentuk pengkhianatan terhadap prinsip good government,” ujar Fikri.

Menurut Fikri, dominasi afiliasi politik dalam pengisian jabatan direksi BUMD akan menjauhkan PT BWI dari fungsi utamanya sebagai lokomotif ekonomi rakyat. Sebaliknya, PT BWI terancam menjadi alat akumulasi kekuasaan dan ekonomi kelompok tertentu.

“Kami tidak bisa diam ketika lembaga publik dikelola seperti milik pribadi. BUMD bukan kantor partai, dan direksi bukan jabatan hadiah politik relawan maupun kerabat. Ini soal keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah,” ucap Fikri.

Fikri mendesak untuk mengulangi proses seleksi dari awal dengan transparan. Pihaknya juag akan membangun konsolidasi gerakan sipil untuk menuntut evaluasi proses seleksi, termasuk kemungkinan pembatalan hasil UKK jika terbukti sarat konflik kepentingan dan manipulasi politik.

“Kami mengutuk keras tindakan Panitia Seleksi Direksi PT BWI dan menggugat pemerintah mengatur ulang proses dari awal dengan transparan,” tegasnya.

“Dan kami akan melakukan konsolidasi bersama komisariat dan masyarakat sipil. Proses ini belum selesai, dan kami pastikan tidak akan tunduk terhadap kooptasi kekuasaan,” pungkasnya.

Penulis  : Rohman
Editor    : Wawan Idris