MHNEWS.id.- Pemilihan serentak dalam sistem demokrasi sejatinya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat jika semua elemennya pendukungnya berjalan sesuai koridor.

Hal itu tentu harus ditempuhnya prasyarat agar demokrasi berjalan mulus sampai muara tersebut. Namun, nyatanya demokrasi sebagai sarana menuju kesejahteraan itu terkendala berbagai problem.

Pembahasan tentang kesejahteraan sebagai muara demokrasi dan problemnya tersebut muncul dalam simposium gerakan yang merupakan rangkaian acara pelantikan Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Indramayu di gedung PCNU setempat, Sabtu (27/7/2024).

Simposium tersebut menghadirkan pembicara Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Indramayu Supriadi, dan pengamat demokrasi Sulhi Abdullah.

Adalah Supriadi yang mengatakan bahwa muara dari penyelenggaraan pemilihan serentak adalah kesejahteraan masyarakat. Karena itu, menjadi perhatian jika setelah pemilihan serentak kesejahteraan masyarakat tidak menjadi lebih baik.

“Terdapat tiga poin penting yang menjadi prasyarat dari terciptanya kesejahteraan masyarakat yang merupakan muara dari pemilihan serentak,” sebut Supriadi.

“Hal tersebut adalah pemimpin yang berkualitas, pemilih yang cerdas dan penyelengara serta pengawas pemilu yang berintegritas,” sambungnya.

Pihaknya sebagai unsur penyelenggara pemilihan berupaya untuk mewujudkan hal tersebut melalui beberapa program, di antaranya yakni forum warga, kampung pengawasan dan pojok pengawasan.

“Program-program tersebut merupakan ikhtiar untuk menjadikan pemilihan serentak 2024 bukan hanya sekedar ajang peralihan kepemimpinan,” papar Supriadi.

“Akan tetapi juga peningkatan kualitas kesejahteraan, tentu juga dengan meningkatnya angka pemilih yang cerdas dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan Serentak 2024,” sambungnya.

Sementara itu, Sulhi Abdullah menyampaikan perihal problem demokrasi. Ia menyebut salah satu permasalahan demokrasi adalah politik transaksional.

Penyakit pemilihan tersebut sudah mewabah dan sukar dimatikan atau dihilangkan. Karena itu, penting mengawal penyelenggaraan pemilihan dan mengedukasi masyarakat.

“Ketika sahabat-sahabat (panggilan khas untuk anggota PMII) sekalian bersikap apatis atas anomali ini (politik transaksional), maka tidak menutup kemungkinan hal ini akan dinormalisasi oleh masyarakat,” kata pemantu pemilu ini.

Ketua PC PMII Kabupaten Indramayu Budi Hendrawan mengatakan pihaknya berkomitmen menjadi garda terdepan dalam pengawalan dan pengawasan segala hal terkait pemilihan serentak.

Pihaknya juga meluncurkan Lembaga Kepemiluan dan Demokrasi sebagai bentuk kontribusi untuk mewadahi laporan masyarakat terkait pelanggaran pemilihan.

“PMII dengan tegas akan melaporkan siapapun yang terduga melanggar asas dan proses demokrasi, baik itu penyelenggara, pengawas maupun peserta pemilu,” ucap Budi didampingi Ketua Bidang Eksternal, Ahmad Fikri, usai simposium.

Penulis  : Rohman
Editor    : Wawan Idris