- redaksi@mhnews.id
NasionalMHNEWS.ID.- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menyatakan instansinya akan mempelajari lebih lanjut putusan MK yang melarang rangkap jabatan. “Ya kita melakukan transformasi kepengurusan sesuai makna yang kita lakukan saat ini,” katanya kepada media di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Namun demikian Erick tak menjawab dengan tegas mengenai kelanjutan nasib wakil menteri […]
PolitikMHNEWS.ID.- Ketua DPD PKS Kabupaten Indramayu, Ruswa, M.Pd.I menyetujui keputusan MK soal pemisahan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Nasional dan Pemilu Serentak Lokal. Selain itu anggota DPRD Indramayu ini juga menyetujui Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 itu bersifat final dan mengikat. Seperti diketahui, pemilu nasional diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI […]
Indramayu UpdateMHNEWS.id.- Mahasiswa Indramayu gabungan dari berbagai organisasi ekstra kampus berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Indramayu, Jumat (23/8/2024). Mereka berunjuk rasa mulai sekira pukul 15.00 hingga 17.30 WIB. Massa aksi terpantau membakar ban dan beberapa kali terlibat saling dorong dengan polisi yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi. Tak adanya titik temu antara massa aksi dengan […]
PolitikHamid Awaludin Penulis adalah Mantan Menteri Luar Negeri dan Pakar Hukum (Tulisan Hamid Awaludin ini dimuat Komaps.com, Senin 6 Novemver 2023). MHNEWS.id memuat ulang tulisan ini secara utuh dengan harapan dapat memberikan pencerahan lebih luas kepada masyarakat). Pencalonan Gibran sebagai cawapres berhadap dengan masalah yuridis. Ada pertenangan antara UU Kehakiman dengan UU Mahkamah Konstitusi (MK), […]
PolitikMHNEWS.id.- Brahma meminta, frasa baru yang ditambahkan MK, yaitu “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pilkada” dinyatakan inkonstitusional. Mahasiswa Fakulktas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama (NU) Indonesia, Brahma Aryana (23) ini juga minta frasa baru tersebut diganti menjadi lebih spesifik, yakni hanya jabatan gubernur. “Sehingga bunyi selengkapnya ‘berusia paling rendah 40 tahun atau […]
PolitikMHNEWS.id.- Kejanggalan demi kejanggalan proses lahirnya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang bisa meloloskan Gibran, terkuak. Terkini Fakta baru terungkap dalam sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) berkaitan dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dianggap memuat konflik kepentingan. Dalam sidang pemeriksaan salah satu pelapor, Perhimpunan Bantuan Hukum […]
PolitikMHNEWS.id.- Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana menodorong putusan MKMK dapat menggugurkan Keputusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat minimum usia capres-cawapres. “Seandainya terbukti hakim konstitusi melanggar etik dan pedoman perilaku hakim saya meminta agar putusan MKMK dapat membatalkan putusan MK tersebut,” tegas Eks Wamenkumham dalam laporannya. Denny Indrayana yang memang turut menjadi salah satu pelapor […]
NasionalMHNEWS.id.- Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddique mengatakan dalam sidang yang akan digelar mulai hari ini pihaknya akan menghadirkan para Hakim MK. Jimly menyebut, selain Anwar, kemungkinan MKMK akan menggelar sidang yang menghadirkan hakim konstitusi Saldi Isra nanti malam. Namun, Jimly belum bisa memastikan apakah memang Saldi Isra akan dihadirkan saat sidang nanti […]
PolitikMHNEWS.id.- Dugaan pelanggaran kode etik mengemuka setelah MK yang diketuai Anwar Usman mengabulkan gugatan terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres). Diketahui Ketua MK, Anwar Usman merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo. Sedangkan putusan MK diduga dilakukan demi memuluskan Gibran Rakabuming Raka, putra Joko Widodo untuk mencalonkan wakil presiden. Karena adanya dugaan pelanggaran […]
PolitikMHNEWS.id.- Desakan masyarakat agar Mahkamah Konstitusi (MK) segera membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait dugaan pelanggaran kode etik akhirnya berbuah manis. MK akan segera membentuk MKMK karena banyaknya laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Adapun anggota-anggotanya ialah Jimly Asshiddiqie, Bintan Saragih, dan Wahiduddin Adams. MKMK itu dibentuk untuk menyelidiki dugaan […]
PolitikMHNEWS.id.- Gibran Rakabuming Raka kini bisa melenggang di atas karpet merah untuk mencalonkan diri baik sebagai presiden maupun sebagai wakil presiden walau pun usianya belum 40 tahun. Karpet merah ini sengaja diberikan Mahkamah Konstiuti (MK) melalui keputusannya dalam sidang pembacaan putusan uji materi terkait batas usia capres-cawapres perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang digelar Senin (16/10/2023). Mahkamah […]
Beranda