MHNEWS.id.- Kecuali PDIP, lima fraksi DPRD Indramayu yang melakukan reses menerima keluhan dari para petani soal kelangkaan pupuk. Ini menjadi ironi karena Indramayu disebut sebagai daerah agraris.

Keluhan para petani saat reses itu kemudian dilaporkan pada masa persidangan II tahun 2023. Pada laporan hasil reses kali ini fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Indramayu semuanya terdapat singgungan tentang pupuk kecuali Fraksi PDI Perjuangan.

Menurut Fraksi Partai Golkar, kelangkaan dan semerawutnya pengaturan pupuk bersubsidi masih menjadi polemik dan keresahan petani. Sebagai contoh, keterlambatan distribusi pupuk saat dibutuhkan petani.

“Lambatnya legalisasi eksekutif dalam mengeksekusi rencana kebutuhan pupuk petani paradoks dengan impian petani, untuk mendapatkan pupuk yang sesuai dengan waktu kebutuhan tanaman,” kata anggota Fraksi Partai Golkar Eka Trilinda Ningrum pada rapat paripurna, Senin (29/5/2023).

Dari Fraksi PKB menilai pengalokasian pupuk bersubsidi masih banyak ditemukan permasalahan atau kekurangan yang terjadi di lapangan.

Adapun permasalahannya antara lain keterlambatan ketersediaan pupuk bersubsidi di kios, tidak sesuainya jumlah pupuk yang diterima dengan yang diajukan, dan lain sebagainya.

“Sehinggaa kami memandang perlu dibuatnya sistem yang baik oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk memantau dan mengawasi pengalokasian pupuk bersubsidi,” kata anggota Fraksi PKB, Kiki Arindi.

Selain itu, tegas Kiki Arindi perlu upaya untuk meningkatkan transparansi, mengurangi penyelewengan, dan meningkatkan distribusi yang merata.

Kemudian Fraksi Partai Gerindra mengatakan belum adanya perubahan yang signifikan pada persoalan pupuk bagi petani. Mereka mengeluhkan pasokan dan distribusi pupuk.

“Langkanya pasokan dan distribusi kebutuhan pupuk baik subsidi dan non subsidi di seluruh wilayah Kabupaten Indramayu membuat petani kesulitan,” ucap anggota Fraksi Partai Gerindra, Dullah.

Begitu juga Fraksi Merah Putih yang mengungkapkan para petani masih mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi. Hal itu tidak sepantasnya terjadi di daerah agraris seperti Indramayu yang telah menyandang predikat bergengsi di bidang pertanian.

“Ini menjadi sebuah ironi karena Indramayu merupakan lumbung padi nasional dan bahkan Indramayu mendapatkan penghargaan bidang pertanian tahun 2022 dari Kementerian Pertanian RI,” kata anggota Fraksi Merah-Putih, Bhisma Panji Dewantara.

Sementara Fraksi Demokrat-Perindo banyak menerima aspirasi masyarakat petani terutama terkait ketersediaan pupuk subsidi.

Karena itu, pemerintah diminta melakukan langkah-langkah konkret dan memberikan perhatian khusus terhadap tata-niaga, kuota, dan pendistribusian pupuk bersubsidi sehingga tidak terjadi kelangkaan pupuk saat dibutuhkan petani.

“Aspirasi ini menjadi salah satu prioritas kami, karena bidang pertanian merupakan salah satu potensi andalan bagi Kabupaten Indramayu,” ucap anggota Fraksi Demokrat-Perindo, Andikan Maulida Asyari.

Penulis  : Rohman
Editor    : Wawan Idris