Birokrasi seperti dikonstruksi Prof Miftah Thoha sebagai “public servis“, pelayan publik diturunkan “derajat”nya secara tidak bermartabat menjadi debat tentang siapa pemegang ‘kunci” bukan bagaimana desain layanan publik menjadi “kanal” dari beban publik yang tertindih kenaikan BBM dan lain-lain.
Persoalan politik Lucky Hakim adalah persoalan desain ketatanegaraan bahwa kontestasi politik dari level Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota menurut UUD 1945 dan regulasi turunannya “wajib” berpasangan dengan seorang “wakil” untuk antisipasi “sekoci” konstitusional jika kelak “by accident” sang “kepala” berhalangan tetap.
Posisi politik “wakil” ini tentu mafhum jika kewenangannya sangat terbatas dan bahkan bisa sering diamputasi tak berdaya dari tugas tugas “wakil”, salah satunya karena bisa potensial menjadi “kuda hitam” secara elektoral di kemudian hari. Lumrah dalam relasi kekuasaan pragmatis.
Karena itu dulu saat puncak dinamika interpelasi DPRD terhadap Nina Dai Bachtiar, Bupati Indramayu salah satu pemantiknya adalah persoalan disharmoni relasi bupati dan wakil bupati dan problem PDAM sangat tepat dikonstruksi relasi-relasi politiknya secara konstitusional yang berkeadaban.
