Sayangnya interpelasi DRPD hanya menghasilkan rekomendasi “ambigu” tidak terukur meskipun interpelasi DPRD di atas adalah yang pertama dalam sejarah politik Indramayu didukung mayoritas mutlak (82%) fraksi-fraksi DPRD.
Maka bagi penulis tantangan Lucky Hakim terhadap 50 anggota DPRD di atas untuk “kupas tuntas” kinerja Wakil Bupati hanyalah persoalan “hilir” yang tidak menyentuh “hulu” problem relasi disharmonis antara bupati dan wakil bupati sebagaimana dulu “dikhotbahkan” interpelasi DPRD.
Tapi sebagai tantangan terbuka penting DPRD meresponnya dengan meletakkan problem Lucky Hakim di ruang publik untuk sedikit menguak tabir tentang bagaimana Lucky Hakim yang dikenal menikmati politik “terdlolimi” lalu tiba tiba menjadi “penantang” dan bagaimana DPRD mengartikulasikan responsnya secara terang benderang di ruang publik.
Persoalan siapa kelak yang akan menangguk “untung” atau “buntung” dari dinamika politik Lucky Hakim versus DPRD dalam edisi politik Indramayu kali ini biarkan takdir waktu kelak akan menjawabnya dalam kontestasi Pilkada 2024.
Pointnya adalah belajar dari kasus actual “sambo”, rakyat tidak boleh selalu disuguhi “stand up comedy” politik di tengah himpitan yang melilit leher hidupnya, karena implikasi politiknya, rakyat selalu punya cara untuk menghukumnya secara politik.
Wassalam.
