MHNEWS.ID.- Hari ini keracunan massal yang dialami ratusan siswa setelah santap Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa Kabupaten dan Kota wilayah Jawa Barat masih terjadi.
Tercatat pada Jumat (3/9/2025) keracunan terjadi di Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, dan Kota Bekasi. Jumlah siswa yang keracunan di tiga daerah itu mencapai ratusan orang.
Menghadapi situasi ini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar sekolah memiliki dapur mandiri untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kota/kabupaten.
“Saya mengusulkan dan nanti dibicarakan dalam MoU, jadi sekolah yang memiliki siswa sampai seribu orang itu dimungkinkan nanti pemprov dan pemda kota/kabupaten membangun dapurnya di sekolah,” katanya.
Menurut Dedi, sekolah dengan jumlah siswa lebih dari seribu orang memang perlu didorong untuk memiliki dapur mandiri.
Nantinya, dapur tersebut akan dikelola bersama oleh pemerintah daerah dan orang tua siswa sebagai relawan.
Langkah ini diyakini mampu menekan biaya distribusi makanan sekaligus membuka lapangan kerja baru di lingkungan sekolah.
Selain itu, orang tua siswa dapat berperan aktif menjaga kualitas makanan yang disajikan.
Pemerintah daerah akan membantu pembangunan fasilitas dapur, sementara para orang tua dilibatkan dalam pengelolaan.
Dengan keterlibatan masyarakat, Dedi berharap program MBG tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi menjadi gerakan gotong royong bersama.
“Sehingga, nanti bisa menggerakkan orang tua siswa untuk secara bersama-sama menjadi relawan pengelola MBG. Ini yang menjadi fokus,” tuturnya.
“Yang terakhir adalah rekrutmen tenaga kerja diharapkan bersumber dari wilayah setempat serta pasokan seluruh kebutuhan MBG-nya itu terdata di dalam data statistik Bapedda,” pungkasnya.
Hal ini dimaksudkan agar seluruh transaksi yang berkaitan dengan penyediaan bahan kebutuhan itu bisa dihitung sebagai angka sirkulasi ekonomi yang ditumbuhkan melalui MBG.
Dedi menilai, keberadaan dapur di sekolah akan memudahkan pengelolaan makanan dan mengurangi risiko keterlambatan distribusi.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan orang tua agar program berjalan lebih transparan.
Selain itu, Dedi menambahkan, pengawasan berlapis akan diterapkan. Setiap daerah akan memiliki tim khusus untuk menerima aduan dari guru maupun siswa terkait kualitas dan kuantitas makanan yang disajikan.
Penulis: Wawan Idris
