MHNEWS.ID.- Tunggakan kewajiban, jelasnya utang sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus segera diselesaikan.
Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, menegaskan, dana tersebut bersumber dari perbankan daerah dan berdampak langsung pada kondisi fiskal daerah.
Menurut Acuviarta, BUMN yang menyerap pembiayaan dari Bank BJB memiliki kewajiban untuk memenuhi pembayaran sesuai perjanjian.
Sebagaimana dikutip Tribunjabar.com, Minggu (25/1/2026) Acuviarta menegaskan, keterlambatan pembayaran oleh tujuh BUMN dengan nilai mendekati Rp3,7 triliun telah mengganggu likuiditas Bank BJB.
“Kalau kreditnya macet atau tertahan, otomatis itu mengganggu likuiditas Bank BJB. Dampaknya berantai, termasuk terhadap pendapatan dan besaran dividen yang seharusnya bisa disetor ke Pemprov Jawa Barat,” tegasnya.
Ia menilai, pemenuhan kewajiban tersebut seharusnya tidak sulit apabila BUMN serius dan memiliki komitmen. Terlebih, dana yang digunakan merupakan dana publik yang seharusnya berputar di daerah.
Selain mendesak penyelesaian tunggakan, Acuviarta juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap proses penyaluran kredit.
Ia mempertanyakan apakah mekanisme kredit telah berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.
“Kenapa sampai terjadi tunggakan sebesar itu, ini harus di-review. Proses kreditnya juga perlu dievaluasi, apakah sudah sesuai prinsip kehati-hatian dan praktik bisnis yang sehat,” katanya.
Terkait keberadaan Danantara sebagai super holding BUMN, Acuviarta menilai perannya sangat strategis untuk mendorong geliat ekonomi daerah, khususnya di Jawa Barat.
Ia menyebut banyak BUMN besar dan strategis yang beroperasi di wilayah ini, seperti; PT Pos Indonesia, PT Pindad, Bio Farma, dan PT LEN Industri.
Acuviarta mencontohkan, Bio Farma sebagai salah satu contoh sektor yang seharusnya bisa dioptimalkan, termasuk dalam pengembangan dan penyediaan vaksin.
Menurutnya, optimalisasi kinerja BUMN akan berkontribusi langsung terhadap pendapatan daerah.
“Kalau BUMN bergerak optimal, korelasinya jelas. Likuiditas BJB membaik, keuntungan naik, dan setoran ke daerah juga meningkat. Dana hampir Rp 3,7 triliun itu angka yang besar, apalagi di tengah tekanan fiskal,” ujarnya.
Adapun BUMN yang masih memiliki utang ke Bank BJB antara lain:
- PT Barata Indonesia lebih dari Rp 89 miliar.
- PT Perikanan Indonesia lebih dari Rp 96 miliar.
- PT Papros lebih dari Rp 98 miliar.
- PT Rajawali Nusindo lebih dari Rp 403 miliar.
- PT Kimia Farma sekitar Rp 950 miliar.
- PT Waskita Karya sekitar Rp 91 miliar.
- PT Wijaya Karya Rp 278 miliar dan Rp 511 miliar.
- PT PP Semarang–Demak sekitar Rp 239 miliar.
Penulis: Wawan Idris
