MHNEWS.ID.- Pemerintah harus berhati-hati dalam menerapkan kebijakan alih fungsi lahan produktif karena menyangkut ketahanan pangan nasional.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan hal itu saat melakukan peninjauan lapangan ke Kecamatan Sukra, Indramayu, Minggu (19/04/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan, lahan yang akan digunakan untuk mendukung program hilirisasi industri tidak menabrak aturan tata ruang.
Fokus utamanya adalah memverifikasi status lahan agar tidak masuk dalam zonasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) maupun Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
“Kami ingin memastikan kesesuaian tata ruangnya dengan berkoordinasi bersama dinas terkait di tingkat kabupaten maupun provinsi. Pengawasan alih fungsi lahan ini strategis karena menyangkut ketahanan pangan nasional,” tegas Nusron Wahid.
Melalui pendekatan kolaboratif, wilayah Sukra diharapkan tidak hanya tumbuh menjadi pusat industri yang modern, tetapi juga tetap berdiri kokoh sebagai lumbung pangan.
Pemerintah berkomitmen agar akselerasi pembangunan tidak menggerus lahan sawah secara masif, sehingga kedaulatan pangan tetap terjaga di tengah arus industrialisasi.
Dengan pengawasan ketat dan perencanaan yang matang, Sukra kini menatap masa depan sebagai kawasan strategis yang mampu menyeimbangkan ambisi ekonomi dan tanggung jawab ekologi.
Sementara itu, Camat Kecamatan Sukra, Sigit Widiyanto mengaku siap wilayahnya dijadikan kawasan industri. Diakuinya kemajuan ekonomi melalui industrialisasi harus berjalan beriringan dengan kelestarian lahan pertanian.
Sigit Widiyanto, optimistis bahwa kehadiran kawasan industri akan menjadi motor penggerak ekonomi lokal, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru bagi warga sekitar.
“Kami siap mendukung penuh sepanjang prosesnya patuh pada aturan. Prioritas kami adalah memastikan adanya keseimbangan antara pembangunan fisik dan keberlanjutan sektor pertanian,” ungkap Camat Sukra.
Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adalah kunci agar manfaat pembangunan ini benar-benar merata.
Penulis : Wawan Idris
Sumber: Diskominfo Indramayu
