BerandaNasional
NasionalGebrakan Kemenhaj, Masa Tunggu Seluruh Provinsi Disamakan, 26 Tahun
MHNEWS.ID.- Kementerian Haji dan Umroh dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI memastikan masa tunggu jemaah haji di seluruh provinsi sama, yaitu 26 tahun. Kebijakan ini merupakan salah satu terobosan mengingat sebelumnya masa tunggu setiap provinsi berbeda. Bahkan, terdapat provinsi dengan masa tunggu 47 tahun. “Seperti tadi saya sebutkan, masa tunggu semuanya sama sekitar 26 […]
NasionalBabak Baru Penyelenggaraan Haji di Tangan Kemenhaj, ‘Raja’ OTT KPK Jadi salah satu Pejabatnya
MHNEWS.ID.- Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI) yang telah memegang mandat selama 75 tahun sebagai pelaksana ibadah haji di Indonesia. Mandat tersebut diakhiri tahun 2025 sejak dibentuknya Kementerian Haji dan Umrah oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam rentang panjang selama 75 tahun itu, Kemenag telah melewati pelbagai macam dinamika termasuk ada yang menyedot perhatian KPK. Diakhirinya […]
NasionalKerahkan Baguna, Megawati Instruksikan Pembangunan Dapur Umum di Lokasi Bencana Sumatera
MHNEWS.ID.- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri instruksikan seluruh kadernya membangun dapur umum di lokasi bencana. Untuk mewujudkan instruksi tersebut, PDI-P mengerahkan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna), tim medis, serta bantuan kemanusiaan untuk membantu korban banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto mengatakan, pengerahan tersebut merupakan instruksi […]
NasionalGayung Bersambut, Partai Gerindra siap Tampung Usulan Golkar soal Pilkada via DPRD
MHNEWS.ID.- Rapimnas Golkar mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan ini disebut sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya. Terkait pelaksanaan pemilu, Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem proporsional terbuka melalui pembenahan aspek teknis penyelenggaraan, kelembagaan penyelenggara, dan
NasionalPenyusunan RPP Rangkap Jabatan Polisi Ditargetkan selasai Akhir Januari 2026
MHNEWS.ID.- Draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait rangkap jabatan polisi sedang dipersiapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Kementerian Sekretariat Negara. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra Yusril mengatakan hal itu dalam konferensi pers di Balai Kartini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/12/2025). Dikatakan Yusril, penyusunan RPP […]
NasionalPemerintah Siapkan PP, Menko Yusril: Rujukanya Perpol Nomor 10 Tahun 2025
MHNEWS.ID.- Pemerintah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk menyelesaikan polemik Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025. Diketahui Perpol Nomor 10 Tahun 2025 ini mebuka ruang bagi anggota Polri menduduki jabatan di 17 kementerian/lembaga negara. Pembahasan RPP ini diputuskan setelah pemerintah bersama Komite Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar rapat tingkat menteri. Menteri Koordinator […]
NasionalSingle Salary harus Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik
MHNEWS.ID.- Pakar Kebijakan Publik Unpad, Yogi Suprayogi menilai, kebijakan single salary akan memberikan dampak yang lebih baik pada pelayanan publik. Karena sistem penggajian dengan kepastian yang lebih baik akan memberikan stabilitas kesejahteraan para ASN. Single salary juga memberikan penilaian lebih kepada orientasi proses dan hasil, tidak seperti saat ini yang berpaku pada tataran administrasi dan […]
NasionalSingle Salary Diberlakukan, Beban Kerja dan Kesejahteraan Merata
MHNEWS.ID.- Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah mengatakan, penerapan single salary dapat memberikan dampak positif kepada pegawai. Disebut demikian karena sistem penggajian tunggal atau single salary akan memberikan beban kerja yang lebih ringan sehingga ASN yang memiliki banyak penghasilan dengan pekerjaan yang menumpuk bisa dikurangi beban kerjanya. Tentu hal ini bukan berarti mengurangi […]
NasionalMungkinkah Sistem Penggajian Tunggal lebih Mensejahteraan ASN?
MHNEWS.ID.- Single salary akan memberikan hak penghasilan satu kali untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Saat ini, PNS tidak langsung menerima penghasilan secara utuh, tetapi bertahap melalui beragam komponen. Secara umum, komponen penghasilan yang diterima oleh PNS terbagi menjadi tiga: gaji pokok, tunjangan lauk-pauk dan keluarga, serta tunjangan kinerja. […]
- Nasional
Masih Jauh Panggang Dari Api, Penggajian Tunggal ASN Mungkinkah Bisa Diterapkan?
MHNEWS.ID.- Pemerintah sedang merancang sistem penggajian tunggal (single salary) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Rencana ini sudah diwacanakan sejak lama. Kebijakan ini telah dituliskan dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2026 pada bagian kebijakan prakiraan maju belanja negara tahun 2026-2029. Meskipun pembahasan terkait gaji tunggal tercantum dalam RAPBN 2026, bukan […]
NasionalSahara Putri Ayu Kenanga Gunawan, Perempuan Indramayu Masuk Jajaran Tokoh SDGs Nasional
MHNEWS.ID.- Dari Indramayu untuk Indonesia. Setidaknya ini diwakili salah seorang warganya yang bernama Sahara Putri Ayu Kenanga Gunawan, perempuan muda asal Kecamatan Jatibarang. Kenapa untuk Indonesia? Jawabannya karena Sahara kini sejajar dengan tokoh-tokoh perempuan nasional dalam ajang Women in Sustainable Development (SDGs) Action Award 2025 yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia Group. Dalam ajang itu Sahara […]
NasionalPeraturan Polri Nomor 10/2025 Bertentangan dengan Putusan MK, Mahfud MD: Tak Konstitusional
MHNEWS.ID.- Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang diteken Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut ditegaskan Profesor Hukum Tata Negara, Mahfud M.D. saat ditanya media, Jumat (12/12/2025) di Jakarta. “Perpol Nomor 10 Tahun 2025 itu bertentangan dengan konstitusionalitas Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 […]