MHNEWS.ID.- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menilai penugasan kepala sekolah selama ini kurang efektif, karena banyak yang ditempatkan jauh dari daerah asalnya.
Menurutnya, kondisi ini membuat para kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tidak dapat menjalankan tugas secara optimal karena terbebani.
Karena hal itulah maka Gubernur Dedi Mulyadi akan memberlakukan kebijakan, yaitu menempatkan kepala sekolah SMA dan SMK Negeri sesuai dengan domisilinya.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kesejahteraan kepala sekolah. Karena tugasnya sesuai domisili mereka tidak perlu lagi sewa rumah dan biaya transfortasi mahal.
“Penempatan kepala sekolah yang jaraknya jauh dari rumahnya harus segera dievaluasi. Mereka dikembalikan ke daerahnya masing-masing,” ungkapnya, Rabu (20/8/2025).
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dr. Purwanto mengatakan saat ini sebanyak 644 jabatan Kepala Sekolah SMA dan SMK Negeri kosong.
Dijelaskan Purwanto, sesuai arahan Gubernur Dedi Mulyadi, pihaknya saat ini sedang melakukan penataan penempatan kepala sekolah.
“Terkait penempatan kepala sekolah untuk SMA dan SMK negeri akan dilakukan sesuai dengan domisili masing-masing,” ujarnya.
Kebijakan ini, tegas Purwanto diharapkan dapat meningkatkan kinerja kepala sekolah sekaligus kesejahteraan mereka.
“Kita sudah pemetaan, jadi salah satu bentuk kesejahteraan yang kita berikan kepada kepala sekolah adalah mereka bisa kembali bertugas di kabupatennya masing-masing,” ujarnya.
Ia menambahkan, skema penempatan kepala sekolah sesuai domisili akan memberikan efek domino positif, baik terhadap efektivitas kinerja maupun mutu pendidikan.
“Jadi pokoknya, prinsipnya semua kepala sekolah yang berasal dari kabupaten di luar tempat kerjanya kita sudah susun sekarang untuk diusulkan ke PKM,” kata Purwanto.
Penulis: Wawan Idris
