32.4 C
Indramayu
Senin, Mei 25, 2026


APBD Jabar 2026 Tertekan, Dedi Mulyadi: Beban Cukup Berat, tetapi Anggaran Pembangunan Meningkat

MHNEWS.ID.- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkapkan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 menghadapi tekanan berat.

Hal ini salah satunya disebabkan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Dampak pengurangan ini membuat ruang fiskal daerah menyempit.

- Advertisement -

Diungkapkan Dedi, beratnya pengelolaan APBD salah satunya disebabkan pengurangan dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai Rp 2,458 triliun.

Kondisi ini semakin berat karena Pemprov Jabar juga masih harus menyelesaikan pembayaran sejumlah kegiatan pembangunan.

“Tahun 2025 hampir ada Rp 600 miliar kegiatan pembangunan yang baru bisa dibayarkan di bulan Januari tahun 2026 sehingga hampir Rp 3 triliun itu dana 2026 mengalami hilang,” Dedi dikutip dari video instagramnya, Selasa (6/1/2026).

Selain pembayaran proyek lanjutan, Pemprov Jabar masih menanggung cicilan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang nilainya hampir Rp 600 miliar setiap tahun.

Pemerintah daerah juga harus mengalokasikan anggaran hampir Rp 50 miliar per tahun untuk pembiayaan Masjid Aljabar serta sekitar Rp 100 miliar per tahun untuk operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

Baca Juga :  Gubernur Dedi Mulyadi Himbau jangan Ubah Warna Kantor jadi Hijau, Kuning, Biru, atau Merah

“Hingga kini, Pemprov Jabar juga masih memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan sekitar Rp 300 miliar,” ungkapnya.

Anggaran Meningkat

Meski berada dalam tekanan fiskal yang cukup berat, Dedi menyebut anggaran pembangunan di Jawa Barat justru mengalami peningkatan signifikan.

“Meskipun cukup berat, tetapi anggaran pembangunan mengalami peningkatan tajam,” jelas Dedi.

“Contoh kecil saja, alokasi jalan yang dulu Rp 3,5 triliun sekarang menyentuh angka Rp 4,5 triliun. Bukannya turun tapi naik, ditambah belanja lainnya juga mengalami peningkatan,” terang Dedi.

Untuk menjaga keseimbangan APBD, Pemprov Jabar menerapkan kebijakan penghematan ketat pada belanja nonprioritas.

Salah satu langkah yang diambil adalah pengurangan penggunaan listrik di gedung-gedung pemerintahan. Selain itu, pemerintah daerah juga memangkas kegiatan seremonial.

Penulis: Wawan Idris

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini
Captcha verification failed!
Skor pengguna captcha gagal. silahkan hubungi kami!

Berita Terpopuler