BerandaMK
NasionalPolisi Aktif yang Menjabat di Luar Polri Harus Berhenti, Feri: Putusan MK Final dan Mengikat
MHNEWS.ID.- Desakan agar seluruh polisi aktif harus mundur dari jabatan di luar institusi Polri yang berada di tatanan pemerintahan terus mengalir dari berbagai kalangan. Hal ini terjadi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan yang mengabulkan permohonan terkait kedudukan anggota polisi di jabatan sipil. Permohonan perkara 114/PUU-XXIII/2025 untuk seluruhnya terhadap gugatan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang […]
PolitikPetisi 100 Penegak Daulat Rakyat Minta Presiden Joko Widodo Dimakzulkan sebelum Pemilu 2024
MHNEWS.id.- Menko Polhukam Mahfud MD menerima kedatangan sejumlah tokoh yang mengatasnamakan Petisi 100 di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (9/1/2024). Mereka di antaranya adalah Faizal Assegaf, Marwan Batubara dan Letnan Jenderal TNI Marsekal (Purn) Suharto. Kedatangan mereka, menurut Mahfud, untuk melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2024 hingga pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Ada 22 orang (yang […]
PolitikSiang ini MK Bacakan Putusan Perkara ‘Gugatan Ulang’ Syarat Usia Capres-Cawapres, Mungkinkah Ada Kejutan?
MHNEWS.id.- Brahma Arya (23), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) menggugat putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan Gibran jadi cawapres. Gugatan Brahma tersebut teregistrasi pada perkara nomor 141/PUU-XXI/2023. Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan membacakan putusan perkara tersebut pada Rabu siang (29/11/2023). Perkara tersebut berkaitan dengan “gugatan ulang” terhadap syarat usia capres-cawapres di dalam Pasal […]
- Politik
Pastikan Anwar Usman tak Terlibat, Gugatan Baru tentang Usia Capres-Cawapres Digelar MK
MHNEWS.id.- Hakim Konstitusi (MK), Suhartoyo bertindak sebagai Ketua Majelis memimpin sidang atas gugatan baru soal syarat usia capres-cawapres yang diajukan oleh mahasiswa Unusia. Namun dalam sidang perdananya Suhartoyo meminta pemohon memperbaiki permohonannya karena terdapat beberapa legal standing dan salah ketik yang perlu diperbaiki. Adapun gugatan ini dilayangkan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia […]
PolitikUngkit Keterlibatan Mantan Ketua MK Sebelumnya yang Turut Terlibat Konflik Kepentingan, Anwar Usman Melawan
MHNEWS.id.- Paman Gibran Rakabuming Raka, Anwar Usman membela diri atas putusan MKMK yang memberhentikan dirinya dari jabatan terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Anwar Usman yang juga adik ipar Presiden Joko Widodo ini pun mengungkit Ketua MK sebelumnya yang turut terlibat menangani perkara yang berpotensi ada konflik kepentingan. Dalam pembelaannya, Anwar Usman menyebutkan mantan Ketua MK, […]
PolitikMenkopolhukam, Mahfud Md. Nilai Pencalonan Gibran sebagai Cawapres Sah Secara Hukum
MHNEWS.id.- Kepesertaan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) pendamping Prabowo Subianto sudah sah secara hukum. “Yang jelas kepesertaan Mas Gibran sebagai pasangan cawapres itu secara hukum sudah sah, sudah selesai,” kata Mahfud di acara Rakornas Penyelenggara Pemilu di Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023) sebagaimana dilansir Kompas.com. Mahfud menyatakan, […]
- Politik
Pemberhentian Anwar Usman dari Jabatan Ketua MK tak Penuhi Rasa Keadilan, Publik Mendesak Ipar Jokowi Mundur
MHNEWS.id.- Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK dinilai masih kurang, karenanya publik mendesak ia mengundurkan diri. Memang benar, meskipun Paman Gibran Rakabuming Raka itu tidak lagi menjadi Ketua MA namun, putusan tersebut tetap memposisikan Anwar masih melenggang menjadi Hakim Konstitusi. Karena hal itulah muncul gelombang desakan agar adik ipar […]
PolitikSanksi Bertubi-tubi bagi Ipar Presiden Joko Widodo, Anwar Usman atas Pelanggaran Berat Etika Hakim Konstitusi
MHNEWS.id.- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah memutus, bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat etika hakim konstitusi. Melalui putusannya Nomor 2/MKMK/L/11/2023, MKMK menghukum para hakim atas pelanggaran etik. Dari sembilan hakim konstitusi hanya Anwar Usman yang dinyatakan terbukti melakukan pelangaran berat. Putusan ini diketuk oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam […]
PolitikJabatan Ketua MK Dicopot, Kewenangan Dipreteli, Anwar Usman kini Didesak Publik Mengundurkan Diri
MHNEWS.id.- Perjuangan Sang Paman yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), menggoalkan keponakannya, Gibran Rakabuming Raka membawa petaka baginya Anwar Usman. Usai dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik hakim konstitusi dalam uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, Anwar Usman selain jabatannya dicopot juga dilarang terlibat dan melibatkan diri dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu. Putusan […]
- Politik
Putusan MKMK: Paman Tumbang, Keponakan Melenggang
MHNEWS.id.- Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memang tidak membatalkan putra sulung Presiden Joko Widodo sebagai calon wakil presiden (cawapres). Gibran Rakabuming Raka tetap sah sebagai cawapres Prabowo Subianto. Hal ini karena MKMK melalui putusannya Nomor 2/MKMK/L/11/2023 hanya menghukum para hakim atas pelanggaran etik. Gibran yang tidak lain keponakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman […]
PolitikGanjar Pranowo Haqul Yakin, MKMK Bersikap Netral dalam Menangani Dugaan Pelanggaran Etik Hakim
MHNEWS.id.- Calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ganjar Pranowo merasa yakin MKMK yang diketuai Jimly Asshiddiqie akan bersikap netral. “Insya Allah bisa, karena rakyat semua nonton, akan berisiko kalau hari ini semua yang mengadili itu atau tim etik itu tidak netral, akan diadili oleh semuanya dan jangan sampai runtuh,” kata Ganjar di GBK, […]
- Politik
Mahasiswa FH UNU Layangkan Uji Materi atas Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang Kontroversial
MHNEWS.id.- Brahma meminta, frasa baru yang ditambahkan MK, yaitu “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pilkada” dinyatakan inkonstitusional. Mahasiswa Fakulktas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama (NU) Indonesia, Brahma Aryana (23) ini juga minta frasa baru tersebut diganti menjadi lebih spesifik, yakni hanya jabatan gubernur. “Sehingga bunyi selengkapnya ‘berusia paling rendah 40 tahun atau […]