MHNEWS.ID.- Dinas Kesehatan diminta berkoordinasi dengan penyelenggara dapur umum Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencegah keracunan di Kabupaten Indramayu.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim menegaskan hal itu saat dihubungi media, Senin (22/9/2025). Dikatakan, koordinasi tersebut bertujuan untuk turut melakukan pengawasan.
“Saya tidak mau keracunan massal di berbagai daerah itu terjadi di Kabupaten Indramayu. Karenanya saya minta Dinkes untuk berkoordinasi dengan para penyelenggara dapur umum,” ujarnya.
Bupati Lucky menjelaskan, setiap dapur MBG sebenarnya sudah ada pengawas dan ahli gizinya masing-masing.
Namun, rupanya hal itu tidak cukup, mengingat beberapa kejadian keracunan masih terjadi di beberapa daerah. Lucky pun menyinggung terkait terbatasnya kewenangan Pemda dalam pengawasan terhadap program MBG ini.
“Pengawas dan ahli gizi ini tidak berada di bawah kendali Pemda sehingga ada kesulitan informasi. Kewenangan Pemda tidak sampai ke situ, ini di bawah langsung Badan Gizi Nasional (BGN),” ungkapnya.
Lucky menyampaikan, seandainya dimungkinkan, pihaknya berharap agar BGN bisa bersinergi dengan Pemda dalam urusan MBG.
“Karena bagaimanapun, Pemda lebih tahu atas kearifan lokal dan tentunya akan lebih mudah pengawasannya dari hulu sampai hilir,” ujar dia.
Jika pengawasan dilakukan secara parsial seperti sekarang, Pemda hanya mendapat getahnya saja, seperti saat ada kasus keracunan.
Mengingat, segala informasi dilakukan langsung antara pihak yayasan atau swasta pengelola dapur dengan BGN tanpa melibatkan Pemda.
“Sehingga camat dan Dinkes juga tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya membawa korban ke RS,” terang dia.
Penulis: Wawan Idris
