MHNEWS.ID.- Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menegaskan, Pulau Jawa memikul beban pembangunan yang sangat tinggi.
Suyus mengatakan hal itu saat melakukan Zoom Meeting Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Mitigasi Bencana dalam Rencana Tata Ruang di Pulau Jawa.
Zoom meeting yang dilaksanakan di Indramayu Command Centre (ICC), Rabu (11/2/2026) diinisiasi Direktorat Jenderal Tata Ruang (Ditjen Tata Ruang) Kementerian ATR/BPN.
Dijelaskan Suyus, beban Pulau Jawa meliputi pertumbuhan penduduk, kebutuhan infrastruktur, maupun tekanan alih fungsi lahan yang terus meningkat.
“Pengendalian alih fungsi lahan pertanian harus dilakukan secara disiplin melalui rencana tata ruang yang konsisten dan didukung data yang akurat,” ujarnya.
“Pembangunan tidak boleh semata berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga harus menjamin keberlanjutan serta memperhitungkan aspek mitigasi risiko bencana,” sambungnya.
Dijelaskan Suyus, pengendalian tata ruang tidak hanya berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian.
“Tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengurangi risiko bencana seperti banjir, rob, dan kekeringan yang kerap melanda wilayah pesisir maupun dataran rendah di Pulau Jawa,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Lucky Hakim menegaskan, Pemerintah Kabupaten Indramayu berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lahan pertanian.
Sebagai salah satu lumbung padi nasional, Indramayu memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga produktivitas sawah dari tekanan alih fungsi.
Bupati Lucky menyampaikan, pemerintah daerah terus melakukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang agar tetap selaras dengan dokumen rencana tata ruang yang berlaku.
“Kami berupaya memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan lahan sawah produktif. Tata ruang harus menjadi panglima dalam setiap perencanaan pembangunan daerah,” tegasnya.
Penulis: Wawan Idris
