MHNEWS.ID.- Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu mempertanyakan realistas dari laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lucky Hakim tahun 2025.
Anggota Fraksi Golkar, Muhaemin mempertanyakan soal LKPJ yang dibacakan Bupati Lucky Hakim melalui interupsi sebelum ketuk palu ditutup saat rapat paripurna, Senin (30/3/2026).
Rapat paripurna itu sendiri dipimpin Wakil Ketua DPRD Sirojudin. Dalam interupsinya, Muhaemin mempertanyakan capaian-capaian kinerja pada 2025 yang digambarkan dalam angka persentasi yang terlalu luar biasa.
Banyak capaian yang tergambarkan sempurna 100 persen bahkan lebih. Padahal fakta di lapangan entah seperti apa.
Menurut Muhaemin, dokumen penyampaian LPKJ terlalu melebih-lebihkan capaian dari fakta sesungguhnya.
“Kalau bicara pada konteks dokumen ini, saya perlu pendalaman khusus,” kata Muhaemin.
Muhaemin juga salah satunya menyoal reformasi birokrasi seperti tentang masih banyaknya pejabat pelaksana tugas atau Plt yang malah jumlahnya lebih banyak. Selain itu, bongkar pasang plt juga tidak memprioritaskan instansi yang dianggap penting.
“Contoh badan keuangan, Bappeda, malah ditarik ke staf ahli. Mestinya kalau pun itu kebijakan, ya ada penggantinya dong, disiapkan dulu. Itu lembaga SKPD yang betul-betul dibutuhkan,” tegas Muhaemin.
Sikap Muhaemin itu dimaklumi Wakil Ketua DPRD Sirojudin. Ia yang ditemui usai rapat paripurna, menganggap sikap Muhaemin menyampaikan interupsi di hadapan Bupati Lucky Hakim sebagai hal positif.
Karena menurutnya, penyampaian tersebut didengar langsung Lucky Hakim sebagai kepala daerah. Beda halnya ketika disampaikan kepada pejabat setingkat kepala bidang atau kepala dinas yang belum tentu kritik itu sampai ke telinga bupati.
“Tapi saya yakin, apa yang disampaikan Pak Muhaemin semata-mata untuk perbaikan. Tidak ada rasa kebencian,” ujar Sirojudin.
Penulis: Rohman
Editor: Wawan Idris
