MHNEWS.ID.- Bupati Indramayu, Lucky Hakim menjelaskan Proyek Strategis Nasional (PSN) Revitalisasi Tambak Pantura merupakan kebijakan pemerintah pusat.
“Proyek itu bertujuan meningkatkan produktivitas tambak serta berpotensi membuka lapangan kerja baru,” ujar Bupati Lucky saat berdialog dengan Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI), Selasa malam (28/4/2026).
Ditegaskan Lucky, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan proyek tersebut. Namun, pihaknya membuka ruang dialog dan siap memfasilitasi aspirasi masyarakat.
“Kami tidak dalam posisi menolak atau menerima sepenuhnya, tetapi kami siap memfasilitasi dan mendampingi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada kementerian terkait maupun DPR RI,” ujarnya.
Lucky juga mengakui masih ada keterbatasan informasi terkait kondisi riil di lapangan, khususnya mengenai lahan yang masih produktif.
“Oleh karena itu, kami juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan verifikasi data, termasuk penentuan titik-titik lokasi yang terdampak program,” kata Lucky.
Dorong Dialog dengan Pemerintah Pusat Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan DPRD Indramayu serta unsur TNI-Polri.
Di akhir pertemuan, Kompi tetap meminta agar pemerintah daerah berpihak kepada masyarakat pesisir.
Pemkab Indramayu berencana menyurati pemerintah pusat dan memfasilitasi pertemuan antara Kompi dengan DPR RI maupun kementerian terkait.
“Harapan kami persoalan ini dapat menemukan titik temu yang mengakomodasi kepentingan pembangunan dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir,” pungkas Lucky.
Diketahui KOMPI mengadakan dialog dengan Bupati Lucky di pendopo. Pada kesempatan itu, KOMPI tetap menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) Revitalisasi Tambak Pantura.
Banjir rob di wilayah Indramayu saat ini sudah semakin parah dan dikhawatirkan akan memburuk jika Proyek Strategis Nasional (PSN) Revitalisasi Tambak Pantura tetap berjalan.
Perwakilan Kompi, Juhadi Muhammad mengatakan hal itu saat berdialog dengan Bupati Indramayu, Lucky Hakim di Pendopo Indramayu, Selasa (28/4/2026) malam.
“Ini yang jadi alasan kami melakukan penolakan karena tidak hanya terkait aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup dan lingkungan,” ujarnya.
Penulis: Wawan Idris
