Pasalnya, bukan saja karena beberapa bulan sebelumnya kita memperoleh Anugerah Penghargaan sebagai bangsa yang mampu mewujudkan Swasembada Beras, dengan indikator penting tidak adanya impor beras yang sifatnya komersil selama 3 tahun berturut-turut (2019 – 2021), tapi jika dihubungkan dengan rilis Kementan sendiri, impor beras, bukanlah pilihan yang pantas ditempuh.
Dihadapkan pada kondisi ini, wajar jika Komisi IV DPR meminta kepada Pemerintah untuk membuktikan beras itu berlimpah agar sesegera mungkin dapat mengisi cadangan beras Pemerintah yang semakin menipis.
Sayang, sesuai dengan batas waktu yang disepakati, Pemerintah tidak mampu mencari beras sebesar 600 ribu ton. Pemerintah baru mampu mengumpulkan beras sekitar 170 ribu ton saja.
Atas fakta demikian, terlepas dari pro-kontra, impor beras akhirnya dipilih Pemerintah sebagai opsi untuk mengisi cadangan beras Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, impor beras yang dipercayakan kepada Perum Bulog terkesan lambat.
