MHNEWS.ID.- Serangan terhadap Dedi Mulyadi dengan menggunakan isu agama sudah terjadi sejak dulu, ketika masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta dua periode.
Kali ini sejak menjabat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi juga kerap mendapat serangan serupa. Namun sejauh ini Dedi yang akrab dipanggil Bapak Aing tidak terlalu menanggapi.
Namun ‘Bapak Aing’ sedikit terusik ketika serangan isu agama kembali menerpa terkait perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al-Ihsan menjadi RSUD Welas Asih.
Dedi menegaskan, pergantian nama tersebut bukan merupakan tindakan anti-Islam, melainkan bagian dari penataan ulang identitas rumah sakit yang kini sepenuhnya dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Assalamualaikum warga Jabar, sehat, bahagia,” ujar Dedi dalam sebuah video yang diunggah di media sosial, Jumat (4/7/2025).
“Hari ini saya sangat bahagia karena banyak pengamat, aktivis, entah influencer atau buzzer, yang rata-rata berdomisili di Jakarta, memberikan otokritik terhadap kebijakan Pemprov Jabar,” ungkapnya.
Dedi Mulyadi menilai, perhatian tersebut menunjukkan kecintaan terhadap Jawa Barat, bahkan mungkin keinginan untuk menjadi bagian dari warganya.
Namun, ia menyayangkan narasi yang menyudutkan dirinya seolah-olah anti-Islam hanya karena mengubah nama rumah sakit tersebut.
“Yang ramai dikritisi adalah perubahan nama dari RS Al-Ihsan menjadi RS Welas Asih. Padahal, Al-Ihsan artinya kebaikan, sedangkan Welas Asih dalam bahasa Arab berarti ar-Rahman ar-Rahim. Dua-duanya indah dan spiritual,” jelasnya.
Dedi juga mengkritik ketidakkonsistenan sebagian pihak yang sebelumnya diam saat nama “Al-Ihsan” digunakan dalam konteks korupsi, namun kini vokal mengkritik perubahan nama.
“Pertanyaan saya, kenapa saat nama Al-Ihsan yang sangat sakral itu digunakan dalam tindak pidana korupsi, para aktivis atau orang-orang yang sangat mencintai agama itu kok diam saja waktu itu ya?” tanyanya.
Ia menegaskan bahwa substansi yang lebih penting adalah peningkatan mutu layanan kesehatan.
“Menggunakan nama-nama yang indah harus seiring dengan kualitas layanan yang baik. Apalagi jika namanya sakral, maka pelayanannya harus mencerminkan kesakralan dan kespiritualitasan,” tegas Dedi.
Dengan penjelasan ini, Dedi berharap publik dapat melihat konteks secara utuh, tidak hanya dari sisi simbolis, tetapi juga dari sisi sejarah, hukum, dan pelayanan publik yang lebih luas.
Penulis: Wawan Idris
