MHNEWS.ID.- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA dan SMK di Jawa Barat memasuki babak baru setelah Dedi Mulyadi menjabat sebagai Gubernur.
Untuk PPDB tahun pelajaran 2025 ini Gubernur Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan menambah kapasitas romobongan belajar (rombel) di SMA dan SMK Negeri menjadi maksimal 50 siswa.
Kebijakan ini mendapat respon beragam dari masyarakat. Para orang tua siswa mengaku kebijakan tersebut sangat menguntungkan, karena kesempatan anaknya masuk di sekolah negeri semakin terbuka.
Respon sebaliknya datang dari kalangan sekolah swasta, baik itu pemilik yayasan, kepala sekolah, sampai dengan para gurunya. Menurut mereka kebijakan Gubernur Dedi mematikan sekokah swasta.
Para pengelola sekolah swasta pun melalui Forum Komunikasi Sekolah Swasta (FKSS) berencana menggugat kebijakan tersebut ke PTUN. Mereka juga mengatakan, Gubernur Dedi telah menganaktirikan sekolah sewasta.
Dedi Mulyadi memberi tanggapan terkait penilaian bahwa dirinya menganaktirikan sekolah swasta dalam sistem penerimaan murid baru jelang tahun ajaran baru.
“Saya tidak punya anak tiri,” tutur Dedi Mulyadi, menjawab anggapan tersebut saat ditanya media usai menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi Ke-348 Cianjur di kantor DPRD Cianjur, Sabtu (12/7/2025) petang.
Menanggapi keluhan pengelola sekolah swasta yang merasa tidak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan pendidikan, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dalam keadaan tertentu, dirinya harus mengambil langkah taktis.
“Semua demi menyelamatkan masa depan pendidikan anak-anak. Anak-anak tidak boleh putus sekolah,” ujar Dedi.
Dedi pun membantah adanya praktik bajak-membajak siswa oleh sekolah negeri terhadap calon peserta didik sekolah swasta pada masa penerimaan siswa baru, sebagaimana dikeluhkan para pengelola sekolah swasta.
“Tidak ada bajak-membajak siswa. Tugas gubernur itu menjaga stabilitas pendidikan. Terpenting bagi saya, rakyat saya bisa sekolah dengan baik dan bisa dijamin biayanya oleh pemerintah,” ujarnya.
Menurut Dedi, sekolah-sekolah swasta yang mampu mengelola pendidikannya dengan baik justru banyak diminati dan jumlah siswanya penuh.
“Malah lebih penuh (dari sekolah negeri). Lebih dulu daftar ke swasta dibanding ke negeri, padahal mahal-mahal. Ada yang iuran bulanannya Rp 500.000. Artinya, tergantung kualifikasi swastanya,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebelumnya memutuskan untuk menambah kapasitas rombongan belajar di SMA dan SMK negeri hingga maksimal 50 siswa per kelas.
Keputusan ini diambil untuk menekan angka anak putus sekolah di wilayah Jawa Barat. Namun, kebijakan tersebut mendapat protes dari sejumlah sekolah swasta yang merasa dirugikan karena kehilangan calon siswa pada masa penerimaan peserta didik baru.
Penulis: Wawan Idris
