MHNEWS.ID.- Sebanyak 15 Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) di Jawa Barat resmi mencabut gugatan mereka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.
Gugatan yang sebelumnya dilayangkan FKSS ini terkait kebijakan penambahan kapasitas rombongan belajar (rombel) yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jawa Barat, FKSS yang telah mencabut gugatan berasal dari Kabupaten Bogor, Subang, Karawang, Purwakarta, dan Cianjur.
Kemudian, Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Cirebon, dan Kabupaten Kuningan.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, mengatakan pihaknya telah menerima pernyataan resmi dari FKSS kabupaten dan kota tersebut.
“Beberapa FKSS di daerah ada yang tidak mendukung PTUN,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (15/8/2025).
Sebelumnya diberitakan, sebanyak delapan organisasi sekolah swasta jenjang sekolah menengah atas (SMA) menggugat Keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025.
Keputusan Gubernur yang digugat itu tentang petunjuk teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) melalui penambahan rombongan belajar (rombel).
FKSS melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Adapun aturan itu dikeluarkan pada 26 Juni 2025.
Gugatan tersebut diajukan pada 31 Juli 2025 dan sudah teregistrasi dengan nomor perkara: 121/G/2025/PTUN.BDG dan akan dilakukan pemeriksaan berkas pada Kamis, 7 Agustus 2025, pukul 10.00 WIB.
“Benar yang menjadi tergugatnya nanti adalah Gubernur, dalam hal ini Gubernur Provinsi Jawa Barat. Nanti mereka biasanya akan diwakili oleh kuasa yang biasanya ini dari Biro Hukum,” ujar Humas PTUN Bandung, Enrico Simanjuntak, Rabu (6/8/2025).
Penulis: Wawan Idris
