MHNEWS.ID.- Bupati Lucky Hakim mengapresiasi KPK yang terus mendampingi Pemkab Indramayu dalam membangun tata kelola pemerintahan bersih, transparan, dan akuntabel.
“Ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah korupsi di segala lini,” ujar Lucky dalam rapat dengan KPK di ruang Ki Tinggil Setda Indramayu, Selasa (16/9/2025).
Bupati juga menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan tidak bisa dilakukan secara parsial.
Semua pihak, mulai dari pimpinan daerah hingga unit pelayanan publik, harus memiliki komitmen yang kuat agar pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan.
Bupati berharap, melalui kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh KPK ini, dapat menjadi momentum bagi Pemkab Indramayu untuk lebih memperbaiki diri.
Dia menegaskan bahwa hasil pertemuan dengan KPK tidak boleh berhenti pada forum diskusi saja, tetapi juga akan ditindaklanjuti dengan aksi nyata dan perbaikan sistem yang bisa dirasakan langsung masyarakat.
Pada kesempatan itu Bupati Lucky mengungkapkan pada tahun 2024, Pemkab Indramayu berhasil meraih nilai SPI 70,93 dan nilai MCSP 85,57.
Angka-angka ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang masing-masing mencatatkan nilai SPI 70,63 dan MCSP 79,76.
“Pencapaian ini merupakan hasil dari komitmen kuat dan sinergi antara seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemerintahan di Indramayu,” ujarnya.
“Pencapaian tersebut harus menjadi pendorong untuk terus berbenah, dan diharapkan pada tahun 2025, nilai SPI dan MCSP akan terus mengalami peningkatan yang signifikan,” sambungnya.
Diketahui dalam rapat bersama Pemkab Indramayu, KPK menginstruksikan agar anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dipublikasikan secara transparan.
“SKPD di Indramayu harus mempublikasikan anggaran sebagai bentuk transparansi kepada publik. Ini harus dilakukan dengan adanya dashboard atau website yang terintegrasi,” kata Arif Nurcahyo.
Selain transparansi anggaran di SKPD dan PBJ juga perencanaan penyusunan anggaran, manajemen ASN, optimalisasi PAD, pengelolaan BMD, pengawasan APIP, dan pelayanan publik harus diperhatikan secara serius.
“Area tersebut harus terus ditingkatkan secara ekstra dan ini wajib menjadi komitmen semua pihak yang ada di lingkungan Pemkab Indramayu,” tegas Arif.
Penulis : Daniswara
Editor : Wawan Idris
