“Disinyalir juga memang laporan yang diberikan oleh akuntan publik itu dalam catatan Bupati itu tidak begitu akurat, sehingga beberapa kali dicoba dicek dulu, persoalannya dari mana dan bagaimana,” ucap anggota F-PDIP ini.
Pantas juga, tambahnya, kecurigaan itu diarahkan pada BPR KR. Pasalnya, perusahaan daerah tersebut berikut direktur utamanya terlalu dalam memasuki wilayah politik.
- Advertisement -
“Sehingga berpotensi nasabah dan lain sebagainya juga banyak yang sulit untuk dicari orangnya, bahkan potensi kredit macet juga dari awal sudah tinggi,” ujarnya.
Penulis : Rohman
Editor : Wawan Idris
