31.4 C
Indramayu
Sabtu, April 18, 2026


Temui Wabup Syaefudin, Migran Care Indramayu Suarakan Aspirasi PMI

‎‎MHNEWS.ID.- Banyak pekerja migran dan purna pekerja migran (PMI) di Kabupaten Indramayu tidak terdaftar dalam jaminan sosial dan keluarganya pun tak masuk kategori penerima jaminan sosial.

Hal ini terungkap dari hasil survei yang dilakukan Migrant Care Indramayu. Survei dilakukan di sembilan desa sebagai sampelnya.

- Advertisement -

‎‎“Pada tahun 2022 dan 2024, PMI tidak terjamin dalam jaminan sosial. Kebanyakan keluarga PMI juga tidak masuk kategori penerima jaminan sosial,” ungkap Leli saat beraudensi dengan Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, Jumat (22/8/2025).

“Selain itu, dari sisi ekonomi, banyak purna PMI yang awalnya memiliki usaha pada 2022, berjalan di 2023, namun berhenti di 2024 karena keterbatasan modal,” paparnya.

“Akibatnya mereka kembali berangkat ke luar negeri untuk mencari penghasilan, karena takut meminjam ke bank,” pungkasnya.

‎‎Migrant Care mendorong agar pemerintah dapat memberikan dukungan modal bagi purna migran sehingga mereka dapat bertahan dan tidak harus kembali bekerja di luar negeri.

Migrant Care juga mengembangkan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di desa-desa survei yang dilengkapi dengan fitur input data migrasi dan pengaduan kasus purna migran, dan berharap PPT ini bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain di Indramayu.

Baca Juga :  LPK KAINA Indonesia Harap Indramayu Manfaatkan Hubungan Indonesia-Jepang untuk Buka Lapangan Kerja

‎‎Wabup Syaefudin menyampaikan apresiasi atas kepedulian Migrant Care terhadap pekerja migran dan purna pekerja migran di Indramayu.

Menurutnya, Pemkab Indramayu terus berkomitmen dalam menjaga hak PMI, termasuk dalam aspek perlindungan, permodalan usaha, hingga penanggulangan kasus kecelakaan maupun kematian migran.

‎‎Wabup juga meminta Disnaker Indramayu untuk memperketat pengawasan terhadap agen-agen penyalur tenaga kerja agar tidak terjadi penyimpangan.

‎‎“Migrant Care adalah stakeholder penting. Kami memahami tidak semua PMI pulang dalam keadaan sukses, sehingga pemerintah perlu hadir memberikan perlindungan dan dukungan,” paparnya.

“Pemda akan menjadi jembatan antara perbankan dengan purna PMI agar mereka bisa mandiri memulai usaha,” tambahnya.

Kepala Disnaker Indramayu, Endang Ismiati, yang turut hadir dalam audiensi, menegaskan persoalan pekerja migran melibatkan banyak sektor, mulai pra-penempatan, masa penempatan, hingga kepulangan.

Penulis  : Daniswara
Editor    : Wawan Idris

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini
Captcha verification failed!
Skor pengguna captcha gagal. silahkan hubungi kami!

Berita Terpopuler